Populer: Sri Mulyani Kesal Ratusan Triliun Macet di Pemda, Kripto Binance Ilegal, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
8

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kekesalan Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran belanja pemerintah daerah (pemda) masih lambat menjadi berita terpopuler di kumparanBisnis.

Bendahara negara itu mengungkapkan ada ratusan triliun rupiah uang pemerintah yang ditransfer ke pemda masih mandek di perbankan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Maret 2021, dana simpanan pemda di perbankan Rp 182,33 triliun, naik 11,22 persen dibandingkan Februari 2021 yang sebesar Rp 163,95 triliun.

Menurut Airlangga, karena transfer ke daerah hanya berhenti di bank, maka belanja pemerintah daerah yang seharusnya bisa mendorong ekonomi tidak berjalan. Padahal, pemerintah berharap uang ini bisa membantu perekonomian di kuartal III dan IV 2020.

“Sehingga kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali terutama pada kuartal III dan kuartal IV tahun lalu terlihat sangat menurun. Karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan setempat yang diharapkan,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2021, Selasa (4/5).

Platform Investasi Uang Kripto Binance Ilegal

Satgas Waspada Investasi (SWI) memastikan platform pertukaran uang kripto, Binance merupakan platform ilegal sehingga tidak boleh beroperasi di Indonesia. Berita ini juga menjadi salah satu yang banyak dibaca di kumparan.

Ketua SWI Tongam L Tobing mengatakan Binance telah dihentikan Satgas Waspada Investasi dan diumumkan sejak tanggal 27 Oktober 2020.

“Binance dihentikan SWI untuk melindungi masyarakat karena melakukan kegiatan digital asset exchanger tanpa izin,” ujar Tongam kepada kumparan, Selasa (4/5).

Ketua Satgas Investasi, Tongam Tobing Foto: Muchammad Resya Firmansyah/kumparan

Izin yang dimaksud Tongam yaitu Binance tidak terdaftar sebagai bursa penukaran di Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

“Sesuai informasi pada website Bappebti per tanggal 18 Februari 2021 hanya ada 13 perusahaan yang termasuk Daftar Perusahaan Pedagang Aset Kripto Yang Terdaftar Di Bappebti (calon Pedagang) dan nama Binance tidak ada di dalamnya,” sambung Tongam.

Tongam menjelaskan bahwa sebelum resmi dihentikan, Satgas Waspada Investasi telah memanggil pengurus beserta pengacara pihak Binance di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati agar Binance menghentikan kegiatannya di Indonesia sampai ada izin dari otoritas berwenang.

Menurut Tongam semua kegiatan usaha di Indonesia wajib memiliki izin usaha dari instansi terkait. Hal ini juga berlaku bagi Binance. Sepanjang belum ada izin usaha yang sesuai dari kementerian/lembaga terkait, maka Binance tidak dapat melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban