Daftar Pelaku Perjalanan yang Dikecualikan di Masa Larangan Mudik 6-17 Mei, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
18

Sejumlah penumpang menaiki kapal cepat di Pelabuhan Nusantara Kendari menuju Kabupaten Muna, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (7/12/2020). Foto: Jojon/ANTARA FOTO

Pemerintah memberlakukan larangan mudik di masa Idul Fitri 1442 H mulai 6 sampai 17 Mei. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Satgas Penangan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah serta addendumnya.

Meski begitu, dalam larangan mudik ini ada sejumlah kategori Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang diberikan pengecualian dalam masa peniadaan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021.

Di antaranya orang dengan keperluan dinas, kunjungan duka, hingga repatriasi. Aturan ini pun telah disampaikan langsung oleh juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito.

“Ditetapkan peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku 6-17 Mei 2021. Selain keperluan (yang dikecualikan) tersebut tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini maka surat izin berpergian tidak akan diterbitkan,” kata Wiku dalam siaran pers virtual di YouTube BNPB, Kamis (8/4).

Berikut daftar kategori PPDN di Masa Peniadaan Mudik Lebaran 2021 dengan Syarat:

Pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia

Orang yang bekerja/dinas: ASN, BUMN, BUMD, TNI/Polri, dan karyawan swasta

Petugas medis

Petugas penanganan COVID-19

Orang dengan kepentingan kunjungan keluarga yang sakit

Orang dengan kepentingan kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia

Ibu hamil dengan satu orang pendamping

Ibu dengan kepentingan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping

Tamu kenegaraan

Petugas operasional perusahaan kedutaan besar, Konsulat Jenderal, dan Konsulat Asing

Perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia

Kepentingan repatriasi: pemulangan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Suasana kendaraan terjebak macet di Jalan Tol Cawang-Grogol, Jakarta, Sabtu (1/5/2021). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

PPDN yang Dikecualikan di Masa Peniadaan Mudik Lebaran 2021

PPDN yang dikecualikan disyaratkan memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM)

Khusus untuk ASN, pegawai BUMN/BUMD, TNI/Polri, surat izin diberikan dari pejabat setingkat eselon II dengan tanda basah atau elektronik

Bagi pegawai swasta, print out surat izin tertulis harus dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan

Bagi pekerja sektor informal dan masyarakat umum dengan keperluan non mudik lainnya, surat izin tertulis diberikan pihak desa/kelurahan sesuai domisili masing-masing dengan tanda tangan basah/elektronik

Surat tersebut berlaku secara perseorangan, untuk satu kali perjalanan, pergi/pulang dan wajib bagi masyarakat berusia sama dengan atau lebih dari 17 tahun ke atas

PPDN yang dikecualikan harus membawa hasil negatif tes RT-PCR maksimal 3×24 jam, atau;

Membawa hasil negatif tes rapid antigen maksimal 2×24 jam, atau;

Membawa hasil negatif tes GeNose C19 sebelum keberangkatan

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban