PPKM dan Razia Prokes Dikeluhkan, IMM dan UMKM Sintang Audiensi ke DPRD, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
8

Pengunjung warkop di swab. Foto: Yusrizal/Hi!Pontianak

Hi!Sintang – Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diikuti dengan razia penegakan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen pada pengunjung kafe dan warung kopi, dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sintang.

Selain dinilai tidak pro terhadap UMKM karena aktivitas mencari rezeki semakin dipersempit dengan adanya batas jam operasional dan razia prokes. Kepatuhan dan kesadaran untuk taat pada protokol kesehatan tidak dapat ditegakkan jika masyarakat merasa nasib ekonomi terancam. Mengingat, ketakutan tidak dapat menafkahi keluarga akan lebih besar daripada kekhawatiran penularan COVID 19 itu sendiri.

Beranjak dari keluhan itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sintang mengalang petisi publik menolak PPKM yang tidak pro UMKM melalui change.org sejak 24-29April 2021. Sekitar 200 orang sudah menandatangi petisi yang menuntut penghentikan PPKM yang tidak pro pada masyarakat kecil tersebut.

Tidak berhenti sampai di situ saja, pada Senin, 3 Mei 2021, IMM Sintang bersama perwakilan resto dan kafe, perwakilan pengelola warung kopi dan PKL, beraudiensi dengan DPRD Sintang. Audiensi diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri.

“Dalam audiensi, kami menyampaikan aspirasi UMKM yang terdampak PPKM. Mereka (UMKM-red) juga ikut menyampaikan langsung. Selain itu, kami juga menyampaikan petisi penolakan terhadap PPKM yang dirasakan tidak pro UMKM,” kata Kabid Hikmah PC IMM Kapuas Raya, Aldo Topan Rivaldi.

Menurut Topan, penerapan PPKM tidak tepat dan tidak kontekstual dengan kasus corona di Kabupaten Sintang. Sebab, Bupati Sintang menyampaikan bahwa banyak kasus corona justru berasal dari pelaku perjalanan dari luar seperti Pontianak, Singkawang maupun Jakarta.

“Sedangkan yang dilakukan Satgas, terkesan mengubek-ubek di dalam kota. Seharusnya, pencegahan dilakukan di batas kota. Makanya kita ingin PPKM tepat sasaran, kontekstual dan programnya terukur,” tegasnya.

Audiensi IMM Sintang bersama UMKM memprotes PPKM maupun razia prokes yang dinilai tidak pro dengan usaha masyarakat. Foto: Dok. Istimewa

“Kalau hanya nguber-nguber di warung kopi, saya rasa ndak efektif. Lebih bagus tracing per RT atau per desa. Apalagi dengan anggaran penanganan corona yang sangat besar, saya rasa tindakan itu bisa dilakukan,” timpalnya.

Dikatakan Topan, jika ada dialog dengan Satgas, pihaknya akan menyampaikan beberapa saran untuk perbaikan. Mengingat sejauh ini, akademisi ormas OKP bahkan masyarakat secara umum tidak pernah dilibatkan terkait bagaimana pencegahan corona ke depan.

“Padahal, pencegahan corona tugas kita bersama, bukan hanya beban pemerintah. Jika banyak pihak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah corona ini. Saya yakin kita akan dapat solusi dan corona cepat selesai,” ucapnya.

Topan percaya, penyelesaian masalah corona adalah suatu keniscayaan yang wajib dilakukan oleh semua. Tapi harus dengan cara-cara yang tidak merugikan orang lain. Tidak membunuh pelaku usaha kecil.

“Kami merasa, kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam hal mencari nafkah tidak jadi prioritas Pemkab. Bahkan, kami mengganggap itu menjadi prioritas kesekian. Yang kami inginkan, semuanya seimbang. Pencegahan corona dilakukan. Kemudian pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” tegasnya.

Ireng Maulana, pengelola kafe di Kota Sintang mengungkapkan bahwa jumlah pengunjung menurun sebelum adanya corona. Tapi, kondisi ini diperparah dengan aktivitas Satgas, misalnya patroli di warung kopi dan kafe. “Kami merasa, kegiatan usaha kami sedang diintimidasi oleh tindakan tim patroli. Seperti melakukan swab di tempat, sidak dan razia,” bebernya.

Sebetulnya, kata Ireng, pemilik kafe dan warung kopi mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan corona. “Tetapi bagi kami, upaya yang dilakukan harus lebih elegan dan mendidik. Saran kami pada Satgas, mungkin aktivitas patroli diganti monitoring. Tidak perlu ramai, cukup 1 atau 2 orang yang diutus ke tempat usaha atau pusat kerumunan lainnya. Itu untuk memastikan tempat usaha itu sudah menerapkan prokes,” sarannya.

“Saya pikir itu upaya yang lebih baik ketimbang melakukan patroli di malam hari. Karena kami yang mengelola tempat usaha merasa ketakutan, was-was dan khawatir. Terutama pengunjung yang merasa terancam akan diswab jika nongkrong di kafe atau warung kopi,” sambungnya.

Kemudian jika memang penerapan disipilin dilakukan secara komprehensif, maka jangan hanya menyasar warung kopi dan kafe pada malam hari saja. “Sebaiknya dilakukan juga siang hari. Tidak hanya di warkop dan kafe tapi juga pusat kerumunan lain. Jadi tidak ada tebang pilih,” ujarnya.

Ireng menegaskan, bahwa pihaknya setuju dengan adanya swab tes. Namun, jangan sampai membuat image bahwa warung kopi dan kafe di malam hari menjadi tempat penularan corona. “Selama ini kan, itu yang jadi framing. Padahal, kita tahu tempat manapun di Sintang bisa menjadi tempat penularan corona. Kita sangat menyayangkan saat ditemukan pengunjung positif corona di kafe dan warkop dibesar-besarkan. Sementara kasus di tempat lain, mereka yang terkena belasan orang tidak pernah dipublikasikan secara luas,” sesalnya.

Selaku pengelola tempat usaha, Ireng menyebut bahwa pihaknya tidak masalah dengan aktivitas Satgas melakukan patroli, sidak hingga swab antigen. Tapi, sekali lagi ia menyarankan agar diganti dengan monitoring. Sehingga masyarakat mendapat edukasi. “Kita inikan harus membangun kesadaran kolektif. Jangan sampai aktivitas untuk menghentikan penularan corona malah menimbulkan kebencian dan rasa apatis masyarakat,” katanya.

Audiensi IMM Sintang bersama UMKM memprotes PPKM maupun razia prokes yang dinilai tidak pro dengan usaha masyarakat. Foto: Dok. Istimewa

“Permasalahan lainnya, ketika melakukan patroli, razia maupun swab tes antigen, bahkan jumlah personil Satgas bahkan lebih banyak dari pengunjung warung kopi. Kita juga bertanya apakah tim yang melakukan patroli sudah diswab secara baik sebelum melakukan aktivitas itu? Apakah mereka juga konsisten melakukan prokes ketika tidak melakukan razia?,” tanya Ireng.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Sintang, Heri Jambri mengatakan, berdasarkan audiensi mahasiswa dan pelaku usaha, dirinya memberikan beberapa catatan. Pertama terkait razia prokes. Mengapa hanya di malam hari dan sasarannya warung kopi atau kafe. “Kenapa dari pagi hingga sore tidak ada razia untuk pelaku usaha lainya? Kedua, berkaitan dengan jam operasional. Selanjutnya soal arogansi saat razia dan terkesan tidak persuasif. Seakan-akan mereka menjalankan usaha yang melanggar hukum,” katanya.

“Belum lagi jumlah personel yang razia lebih banyak. Sementara ada warung kopi yang dirazia pengunjungnya jauh lebih sedikit. Justru mereka lah yang menimbulkan kerumunan. Apakah personel yang melakukan razia bebas corona? Juga jadi pertanyaan saat audiensi,” katanya.

Apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan UMKM saat audiensi, Heri menilai hal itu harus ditindaklanjuti dengan rapat kerja. “Setelah ini saya akan rapat dengan pimpinan dengan mengundang pimpinan fraksi. Kemungkinan kita akan lakukan rapat kerja secepatnya dengan pihak terkait,” ucapnya.

Selain itu, kata Heri, mereka juga mempertanyakan dana penanganan corona yang dinilai tidak transparan. Padahal anggarannya sangat besar. Merespon soal pertanyaan itu, Heri mengungkapkan bahwa untuk penanganan corona di setiap desa juga ada anggarannya. “ADBDes dipotong 8 persen untuk penanganan corona. Gimana penanganan di desa-desa? kita juga ndak tahu,” katanya.

Mengenai swab, politisi Hanura ini menyarankan agar dilakukan mapping terlebih dulu, khususnya di zona rawan corona. Bisa dengan datang ke rumah-rumah. Atau mengundang orang yang dianggap mencurigakan agar disswab. “Bukan malah datang ke warung kopi untuk mengetahui orang itu kena corona atau tidak,” katanya.

“Kita tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benat. Tapi harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat pelaku usaha, Satgas hingga pemerintah. Dengan dana yang ada, kita manfaatkan sebaik mungkin dan transparan,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sintang, Sudiyanto menegaskan bahwa razia penegakan protokol kesehatan (prokes) oleh Satgas COVID-19 bukan dilakukan untuk menyusahkan dunia usaha.

“Intinya ikutilah aturan. Pemerintah tidak ada niat sedikitpun untuk menyusahkan masyarakat atau menyusahkan dunia usaha. Tapi kerjasamasama itu penting. Keselamatan itu menjadi hal utama, penting serta harus dikedepankan. Keselamatan manusia harus jadi prioritas,” tutur Sudiyano.

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban