Mahfud MD: Sudah Lama KKB Diusulkan Masuk Daftar Teroris, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
15

Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara Silaturahim bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Makodam V Brawijaya, Surabaya. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Belum lama ini pemerintah memasukkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan keputusan itu sudah lama diusulkan.

Pemerintah, kata Mahfud telah merundingkan sejak lama sebelum mengambil keputusan tersebut. Keputusan dibuat karena semakin hari aksi kelompok tersebut semakin brutal. Mereka menyebarkan teror di tengah masyarakat.

“Usul-usul tentang dijadikannya KKB atau KSB atau KKSB ini sudah lama agar dimasukkan di dalam daftar teroris,” ujar Mahfud dalam rapat virtual antara Pimpinan MPR RI dan MPR FOR PAPUA, Senin (3/5).

Wacana melabelkan KKB sebagai kelompok teroris pertama kali muncul pada 2018 lalu, tepatnya pada 12 Desember 2018. Label teroris bagi KKB, menurut Mahfud, saat itu pertama kali diungkapkan oleh Bambang Soesatyo yang kala itu masih menjabat sebagai Ketua DPR.

Saat itu, Bamsoet meminta agar KKB dapat dimasukkan ke dalam daftar teroris. Meski begitu wacana tersebut tak kunjung mendapatkan respons.

Pada 26 Desember 2019, usai Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam usulan itu kembali datang. Kali ini tokoh masyarakat satu persatu mendatanginya dan meminta agar KKB dapat dimasukkan ke dalam daftar teroris.

“Kita berdialog juga dengan tokoh-tokoh Papua, tokoh gereja, tokoh DPR, tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh pemuda. Saya datang ke sana, mereka datang ke kantor saya, banyak yang mengusulkan agar ditindak lebih tegas,” ucap Mahfud.

Wacana itu pun lantas bergulir, hingga akhirnya pada 22 Maret 2021 lalu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI membahas perihal KKB sebagai organisasi teroris.

Tak berselang lama setelah pernyataan BNPT itu, KKB bereaksi. Mereka membunuh Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua. Hingga akhirnya, BIN memberi sebutan KKB sebagai KST atau Kelompok Separatis Teroris.

Saat itu pula Bambang Soesatyo, yang kini menjabat sebagai Ketua MPR, meminta pemerintah segera mengubah status kelompok kriminal bersenjata menjadi kelompok teroris.

Ilustrasi TNI buru KKB Papua. Foto: Pupspen

Mahfud kemudian menggelar rapat pada 22 April 2021 dengan dihadiri perwakilan Mabes Polri, Mabes TNI, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala BNPT, PPATK, dan Menteri luar negeri untuk membahas hal tersebut. Dari rapat ini kemudian diputuskan KKB memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam daftar teroris.

“Karena pendekatan kita yang halus sudah puluhan tahun dan kita sudah memilah mana yang bisa diajak halus, mana yang bisa dianggap teroris,” kata Mahfud.

Jika ada pihak yang tak sejalan dengan keputusan tersebut, Mahfud mempersilakan untuk menyampaikannya. Ia menganggap hal apa pun selagi masih dalam koridor yang patut, sah-sah saja untuk disampaikan atau diutarakan.

“Kalau ada yang tidak setuju ya biasa saja. Ada yang awasi gitu saya senang, ketidaksetujuan itu, mari kita balance, karena ini lembaga negara. Kita harus balance harus bertanggung jawab akuntabel,” tutupnya.

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban