Bupati Minut Sebut Ada PR Besar Usai Terima Opini Tidak Wajar dari BPK, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
6

Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi saat membacakan opini Tidak Wajar untuk Kabupaten Minahasa Utara. (foto: dokumen istimewa)

MANADO – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menjadi satu-satunya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara yang mendapatkan opini Tidak Wajar dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), atas laporan keuangan di tahun 2020 lalu.

Opini Tidak Wajar ini dibacakan oleh Ketua BPK Perwakilan Sulut Karyadi, pada penyampaian LHP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulawesi Utara (Sulut), tahun anggaran 2020 yang digelar di Kantor BPK Sulut, Senin (3/5).

Menyikapi opini Tidak Wajar tersebut, Bupati Minut Joune Ganda mengaku dirinya langsung mendapatkan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di awal pemerintahan dirinya bersama dengan Wakil Bupati Kevin W Lotulung. Joune dan Kevin memang baru dilantik pada Februari 2021 lalu.

Namun demikian, Joune mengakui dengan adanya opini Tidak Wajar dalam pengelolaan keuangan ini, maka dirinya langsung mendapatkan warning atas kinerja dari pemerintahan yang ada, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi.

“Opini Tidak Wajar yang diberikan BPK menandakan auditor meyakini adanya kesalahan dalam penggunaan dan pelaporan anggaran yang ada. Itu tidak bisa dipungkiri sebuah kegagalan. Namun, hikmah di balik itu, saya bisa melakukan evaluasi berdasarkan hasil kinerja yang disampaikan oleh BPK tersebut,” kata Joune.

Joune sendiri mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh SKPD di Kabupaten Minut, untuk segera berbenah dan menindaklanjuti apa yang menjadi catatan dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan tersebut.

“Saat ini Minut harus injak gas untuk memperbaiki hal-hal yang buruk yang sudah terjadi. Ini penting, karena pengelolaan keuangan yang baik, tentu akan berdampak pada pelaksanaan program yang benar-benar tepat sasaran,” kata Joune kembali.

oktaviana mundung

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban