APEKSI: Menteri Investasi Bahlil Punya Banyak PR, kumparan – #kumparanAdalahJawaban

0
23

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bertemu Ketua APEKSI sekaligus Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah. Foto: Dok. Pemkot Semarang

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar dialog nasional pemulihan ekonomi dan investasi daerah dengan tajuk “Apa Kabar UU Cipta Kerja?”. Dialog secara daring ini diikuti sejumlah kepala daerah.

Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya mengatakan, APEKSI siap mengawal target Presiden Jokowi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang positif melalui belanja daerah dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah.

Namun, kata Bima Arya, pertumbuhan ekonomi tersebut juga tergantung kepada implementasi dari UU Cipta Kerja. Termasuk masalah investasi yang menjadi PR Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

“Saya lihat Menteri Bahlil punya banyak pekerjaan rumah (PR). Ada fenomena tsunami regulasi. Yaitu produk aturan turunan dari UU Ciptaker yang harus dipercepat. Ada 47 PP, 4 Perpres dan sejumlah Peraturan Menteri yang harus dikebut,” ungkap Bima Arya, Senin (3/5).

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Bima Arya, berduka dan mengutuk keras aksi teroris di Makassar. Foto: Pemkot Bogor

PR tersebut, lanjut Bima Arya, harus segera diselesaikan karena pemerintah daerah membutuhkan kejelasan mengenai aturan teknisnya.

“Misalnya struktur organisasi DPMPTSP, aturan teknis insentif dari pusat bagi derah yg mengalami penurunan penerimaan retribusi daerah akibat UU Ciptaker, aturan pemberlakuan pajak atas program strategis nasional,” kata Bima Arya.

“Terkait OSS, Kementerian Investasi harus bisa menjadi integrator dari berbagai aplikasi lintas kementerian yang masih berjalan. Muncul pertanyaan besar mengenai alur dan integrasi antar sistem. Belum lagi akselerasi digitalisasi tata ruang daerah,” jelas Bima Arya.

Bahlil Lahadalia usai dilantik sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rabu (28/4). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menurutnya, kunci investasi adalah memastikan kesesuaian antara RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis.

“Bagaimana mungkin kemudian KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) bisa terbit ketika revisi RTRW terhambat dan sebagian besar daerah masih kesulitan digitalisasi. Kementerian harus memahami realita di daerah. Tidak mudah melakukan digitalisasi ketika ahli planologi dan GIS langka di daerah,” tandasnya.

Di tempat yang sama Wali Kota Semarang yang juga Wakil Ketua APEKSI Bidang Pembangunan dan Kerja Sama Hendrar Prihadi menilai UU Cipta Kerja ini didesain dengan asumsi kondisi normal.

“Padahal saat ini efek pandemi luar biasa. Pemerintah sudah semestinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada,  dan tidak memaksakan dengan target kondisi biasa,” terang Hendrar.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya (tengah) didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (kanan) dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah (kiri). Foto: Pemkot Bogor

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyoroti terkait sertifikat layak fungsi yang menimbulkan birokrasi dan ‘ongkos’ baru. Pusat juga harus berkoordinasi dengan daerah untuk memverifikasi izin-izin yang sudah dikeluarkan.

“Ada kasus IMB-nya kontrakan, malah dikasih izin hotel sama pemerintah pusat. Dan ada temuan menjadi tempat prostitusi. Sudah kami sidak, sudah kami tutup,” kata Arief.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya (tengah) didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (kanan) dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah (kiri). Foto: Pemkot Bogor

Dalam dialog tersebut juga turut ditampung sejumlah masukan dari berbagai wali kota dari Tarakan, Denpasar, Gorontalo, Singkawang, Aceh, Palopo dan daerah lainnya.

Para wali kota menyepakati pemetaan, pendataan semua masalah di daerah terkait dengan implementasi UU Cipta Kerja untuk kemudian dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

, kumparan – #kumparanAdalahJawaban